Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 2017

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari satu kesatuan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sejalan dengan tantangan pendidikan tinggi yang semakin berorientasi mutu dan globalisasi pendidikan tinggi. Baik dari segi layanan maupun pengakuan lulusan, peran dan fungsi akreditasi semakin penting dalam mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan kualitasnya. Akreditasi sebagai SPME, tidak lagi dipandang sebagai kewajiban demi akuntabilitas perguruan tinggi. Tetapi sebagai kebutuhan untuk memotret kinerja dan mutu perguruan tinggi secara reguler. Demi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan perguruan tinggi bermutu.

Pengembangan Sistem Akreditasi Nasional

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi menjadi bagian penting dari pelaksanaan misi tersedianya layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Pemenuhan layanan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan misi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang‐Undang Dasar tahun 1945. Tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan bagian tak terpisahkan dari misi perlindungan masyarakat dan kepentingan negara dalam menyejahterakan kehidupan bangsa.

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan maupun pelembagaan (unified system) dilandasi pada filosofi dan prinsip cara berpikir manajerial (way of managerial thinking) dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang integratif, terstruktur, sistematis, berdaya saing, dan terstandarisasi yang didasarkan pada tata nilai dan etika bangsa.

Unifikasi sistem tersebut memerlukan lembaga yang bertanggungjawab penuh sebagai single accountable agency dalam SPME Pendidikan Tinggi di NKRI. Dalam konteks berpikir seperti itu, keberadaan serta peran lembaga mandiri yang memiliki otoritas penuh (single authority) dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sekaligus menjamin pengendalian sistem akreditasi secara nasional mutlak diperlukan.

Urgensi pengembangan sistem akreditasi nasional adalah untuk merespon dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi. Perkembangan internal terutama perlunya mengatasi disparitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi pada tataran global.

Perkembangan internal Sistem Akreditasi Nasional

Selain itu, perkembangan internal terjadi karena adanya perubahan berbagai peraturan perundang‐undangan yang substansi nya terkait dengan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan output dan outcome perguruan tinggi yang bermutu. Perkembangan internal tersebut antara lain yaitu:

  1. Pemberian kewenangan kepada BAN‐PT untuk mengembangkan Sistem Akreditasi (Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012);
  2. Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012);
  3. Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012);
  4. Perubahan penyelenggaraan akreditasi pendidikan tinggi oleh BAN‐PT yang berwenang melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diberi kewenangan melakukan Akreditasi Program Studi (APS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4), ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012; dan
  5. Diberlakukan nya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013).
  6. Ditetapkannya Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dan Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perubahan Eksternal Sistem Akreditasi Nasional

Beberapa perubahan eksternal yang terjadi saat ini dan pada masa depan terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan tinggi meliputi, antara lain:

  1. Globalisasi yang membuka peluang beroperasi nya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia
  2. Perkembangan kecenderungan model akreditasi berbasis capaian (outcomes), dan
  3. Akreditasi menjadi sarana atau prasyarat mobilitas dosen dan mahasiswa (students and staff mobility), pengakuan (recognitions) sistem penjaminan mutu, kurikulum, ijazah, gelar, dan standarisasi kompetensi.

Berbagai perubahan tersebut perlu diantisipasi dan diakomodasi dalam pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dalam konteks peningkatan posisi tawar dan daya saing bangsa dalam percaturan global.

Perubahan internal dan eksternal tersebut menuntut BAN‐PT untuk secara sistematis melakukan penyesuaian dan/atau perubahan sistem akreditasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengalaman BAN‐PT dalam pengembangan kerangka konseptual, penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi serta peran aktif dalam fora penjaminan mutu eksternal di tingkat regional dan internasional selama ini memberikan bekal yang bermakna bagi BAN‐PT untuk merumuskan Sistem Akreditasi Nasional dalam menghadapi berbagai perubahan di atas. Penguatan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sangat penting guna menjamin kepastian komitmen, konsistensi, dan kesinambungan terselenggaranya peningkatan mutu berkelanjutan sebagai esensi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Sistem Akreditasi Nasional

Secara yuridis, pengembangan SAN‐Dikti ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang memberi amanat kepada BAN‐PT untuk mengembangkan sistem akreditasi. Sebagai tindak lanjut dari UU ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan:

  1. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Menyadari betapa penting dan strategis nya peran akreditasi dalam peningkatan mutu berkelanjutan, pengembangan SAN-Dikti yang kredibel menjadi sangat penting. Agar SAN-Dikti dapat berfungsi secara optimal, seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia harus mempunyai komitmen dan berpartisipasi aktif. BAN-PT, Pemerintah, lembaga legislatif, badan penyelenggara perguruan tinggi, perguruan tinggi, dunia usaha/industri, dan pihak terkait lainnya harus bersatu pandangan dan sikap. Bahwasanya akreditasi merupakan instrumen yang sistematis untuk mendorong terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing. Komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan diperlukan tidak hanya pada tahap pengembangan dan proses implementasi sistem akreditasi nasional. Melainkan pula pada tahap implementasi tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi menuju pendidikan tinggi bermutu.

Selengkapnya silakan DOWNLOAD Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti.

 

Leave a Reply